BacaKepri.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025.
Di Kepri dengan jumlah penduduk sekitar 2,1 juta jiwa, data Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat hanya 25.041 warga atau baru 1,19 persen yang memanfaatkan layanan ini hingga Agustus 2025. Angka tersebut masih jauh dari target dan harapan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, menilai rendahnya partisipasi masyarakat salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu.
Baca juga: Kepri Nomor 2 Pengangguran Tertinggi, Anggota DPRD Kepri Aman Dorong Efektivitas Job Fair
Untuk itu, ia mendorong Dinkes Kepri agar melakukan terobosan baru dan meningkatkan sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis.
“Saya mendorong Dinas Kesehatan Kepri membuat terobosan dan sosialisasi secara masif untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam program ini,” ujarnya, Selasa 26 Agustus 2025.
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri ini menegaskan, program Cek Kesehatan Gratis merupakan langkah penting pemerintah pusat dalam mendeteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Sayangnya, masih banyak warga yang belum mengetahui sehingga enggan mendatangi puskesmas.
Padahal, program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan beban penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.
“Pemprov Kepri, dalam hal ini Dinas Kesehatan harus merespon secara serius terhadap program tersebut. Rendahnya partisipasi ini menandakan masih minimnya sosialisasi dan kurangnya edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Dinkes Kepri Akui Partisipasi Masih Rendah
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Mochammad Bisri, mengakui capaian program Cek Kesehatan Gratis masih rendah. Karena itu, pihaknya terus mengimbau masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan tersebut.
“Program ini dirancang untuk semua kalangan usia, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga lansia,” jelasnya, mengutip berita Antara.
Bisri menambahkan, pelaksanaan CKG dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) di setiap puskesmas. Tidak semua puskesmas memiliki peralatan dan tenaga medis memadai, berbeda dengan Kota Tanjungpinang yang fasilitas kesehatannya relatif lengkap.
Hingga Agustus 2025, tercatat 96 puskesmas di tujuh kabupaten/kota se-Kepri telah melaksanakan program ini. Setiap puskesmas rata-rata mampu melayani 30–40 warga per hari.
Dari hasil pemeriksaan CKG, hipertensi dan diabetes menjadi penyakit paling banyak ditemukan pada masyarakat Kepri. Kondisi ini, menurut Bisri, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Temuan ini mengindikasikan potensi beban penyakit yang tinggi di masa depan jika hipertensi dan diabetes tidak dikendalikan secara optimal,” ungkapnya. ***
