BacaKepri.com – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 mencatat, TPT Kepri mencapai 6,89 persen, tertinggi kedua di Indonesia.
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah daerah bersama berbagai pihak terus menggencarkan bursa kerja atau job fair. Setiap kegiatan selalu menyedot antusiasme ribuan pencari kerja, baik lulusan baru maupun pekerja terdampak PHK.
Seperti Job Fair Batam 2025 di Universitas Putera Batam (UPB) pada 5 Agustus lalu yang diikuti 5.492 peserta, serta Job Fair Tunas Industrial pada 20 Mei yang menghadirkan lebih dari 4.000 pelamar dengan 1.300 posisi lowongan.
Saat ini, Job Fair Polibatam 2025 tengah berlangsung pada 19–21 Agustus di Politeknik Negeri Batam, disusul Job Fair Bintan di PT BIIE Lobam pada 22–23 Agustus 2025.
Baca juga: Grand Hill Tanjung Piayu: Investasi Hunian Asri dengan Bonus Free AJB dan SHGB
Apresiasi dan Catatan
Anggota Komisi IV DPRD Kepri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aman, S.Pd, MM, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menggelar job fair yang dinilainya membantu meningkatkan kualitas SDM sekaligus membuka peluang kerja.
“Pertemuan langsung dengan perekrut memberi kesempatan pencari kerja menunjukkan keterampilan, kepribadian, dan motivasi, sehingga peluang diterima bekerja lebih besar,” ujarnya.
Namun, Aman mengingatkan agar job fair tidak berhenti pada seremoni. Menurut Politisi PKB ini, ukuran keberhasilan bukan sekadar banyaknya pelamar, melainkan berapa yang benar-benar terserap bekerja.
“Yang kita butuhkan adalah data serapan tenaga kerja setelah job fair. Kalau minim hasil, itu sama saja formalitas,” tegasnya.
Baca juga: Dukung Asta Cita, Anggota DPRD Kepri Aman Dorong Percepatan Pembangunan RKB
Dorong Transparansi Perusahaan
Aman juga menyoroti adanya perusahaan yang hanya hadir untuk memenuhi undangan pemerintah atau memperkuat citra, tanpa niat merekrut sungguh-sungguh. Bahkan, ada lowongan yang ternyata sudah terisi sebelum job fair digelar.
“Kasihan pencari kerja kalau akhirnya sia-sia. Walau job fair gratis, mereka tetap mengeluarkan biaya transportasi dan cetak dokumen,” katanya.
Karena itu, ia mendorong efektivitas program job fair dengan memastikan komitmen dan transparansi perusahaan: jumlah lowongan, jenis pekerjaan, hingga tahapan seleksi pasca-acara. Disnaker, tambahnya, harus selektif mengundang perusahaan yang benar-benar memiliki kebutuhan riil tenaga kerja.
Aman juga menekankan bahwa job fair hanya solusi jangka pendek. Pemerintah perlu menyiapkan roadmap ketenagakerjaan yang komprehensif, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan berbasis digital, hingga program inkubasi wirausaha.
“Kita tidak bisa berharap dari job fair saja. Harus ada kebijakan yang mendorong lahirnya peluang kerja baru,” ujarnya.
Ia memastikan Komisi IV DPRD Kepri akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan job fair, termasuk mengevaluasi data rekrutmen di Disnakertrans.
“Yang kita inginkan adalah proses seleksi yang adil, transparan, dan benar-benar berdampak pada penurunan pengangguran,” pungkasnya. ***
